Oleh: Datuk Samudera Nuswantara, Pengamat Geostrategi & Maritim
“The strong do what they can and the weak suffer what they must.”
Ketika rudal balistik menghiasi langit Israel dan Iran pada April 2024, dunia menyaksikan pertarungan klasik antara kekuatan yang berkuasa dan kekuatan yang menaik. Dalam dinamika yang pertama kali dicatat Thucydides lebih dari dua ribu tahun lalu, konflik AS-Israel versus Iran bukan sekadar perang regional. Lebih dari itu, perang AS-Israel versus Iran merupakan pertarungan hegemonik yang getarannya akan sampai ke perairan Indonesia.
Logika Kekuatan dan Ketakutan
Thucydides (460 SM–395 SM) ialah sejarawan Yunani. Bukunya, Sejarah Perang Peloponnesia (The History of Peloponnesian War) menceritakan perang Sparta versus Athena pada abad 5 sebelum masehi (SM).
Dia memandang hubungan antara bangsa lebih berlandaskan kepada kekuatan ketimbang kebenaran. Buku tersebut hingga kini menjadi buku teks di perguruan tinggi militer.
Thucydides sebagai pemikir realisme dalam hubungan internasional menyoroti sifat egois manusia yang mementingkan diri sendiri. Sehingga, hubungan internasional (antarbangsa) selalu dalam kondisi anarkis. Karena itu, demi keamanan, negara berusaha meningkatkan kekuasaan mereka dan terlibat dalam perimbangan kekuasaan guna mencegah agresor potensial. Perang dilancarkan untuk mencegah suatu negara menjelma lebih kuat secara militer.
Thucydides mencatat Perang Peloponnesia meletus karena “pertumbuhan kekuatan Athens dan ketakutan yang ditimbulkannya di Sparta.”
Pola identik terlihat hari ini. Amerika Serikat dan Israel, sebagai kekuatan status quo Timur Tengah, menghadapi Iran yang mengalami pertumbuhan kekuatan militer dan jaringan proxy yang mengancam dominasi regional mereka.
Spiral ketakutan beroperasi dengan kejam. Dari sudut pandang Washington dan Tel Aviv, program nuklir Iran serta rudal balistik presisinya bukan sekadar deterrence melainkan fondasi untuk anti-access/area denial yang dapat mengubah kalkulasi strategis fundamental. Sebaliknya, Teheran melihat sanksi ekonomi maksimal, operasi sabotase, dan kehadiran militer AS sebagai pengepungan eksistensial yang memaksa pengembangan kemampuan asimetris.
Tragisnya, setiap langkah defensif diinterpretasikan sebagai ancaman ofensif. Restraint dianggap kelemahan, memaksa kedua belah pihak terus menaikkan taruhan dalam permainan chicken strategis.
Garis Tembus ke Indo-Pasifik
Mengapa konflik di Timur Tengah menjadi urusan Jakarta? Tiga mekanisme mengalirkan getaran strategis ke arsitektur keamanan regional.
Pertama, disrupsi energi global. Selat Hormuz menyalurkan 20% konsumsi minyak dunia. Blokade atau pembatasan akses akan memicu kenaikan harga energi yang drastis. Hal itu memaksa China, Jepang, Korea Selatan, dan India mengintensifkan diversifikasi sumber energi —banyak melalui rute yang melewati perairan Indonesia. Volume traffic tanker di Selat Malaka dan Laut Natuna akan melonjak, meningkatkan beban pengawasan maritim dan risiko insiden.
Kedua, proliferasi kemampuan A2/AD. Iran telah memvalidasi efektivitas strategi asimetris —rudal antikapal murah, drone kamikaze maritim, kapal selam mini— melawan angkatan laut berteknologis superior. Jika konflik memperkuat legitimasi pendekatan ini, kita akan menyaksikan penyebaran kemampuan serupa di Laut China Selatan dan sekitarnya. Hal ini merusak fondasi freedom of navigation, yang menjadi pilar keamanan regional.
Ketiga, tekanan aliansi. Thucydides mengajarkan bahwa perang hegemonik memaksa pihak netral memilih sisi. Abraham Accords telah mengubah peta Timur Tengah. China dan Rusia mendukung Iran secara diplomatik. Bagi Indonesia yang menganut bebas-aktif, tekanan untuk mengambil posisi akan semakin intens jika konflik bereskalasi melibatkan senjata nuklir taktis atau serangan terhadap infrastruktur energi global.
Kerentanan Maritim Indonesia
Sebagai negara kepulauan terbesar dengan 17.000+ pulau, Indonesia memiliki exposure unik. Beberapa skenario mengancam.
Pertama, peningkatan operasi intelijen dan militer asing di Laut Natuna dan Selat Lombok menjadi kemungkinan nyata. Kekuatan besar akan memperluas jaringan pengumpulan intelijen, termasuk operasi kapal selam yang sulit dideteksi.
Kedua, eskalasi sumber daya untuk antisipasi ancaman strategis akan melebarkan ruang bagi illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing dan pencurian sumber daya kelautan. Pengawasan yang teralokasi ulang meninggalkan celah eksploitasi.
Ketiga, arus pengungsi maritim dari dislokasi regional akan menekan pelabuhan Indonesia sebagai gerbang maritim. Krisis kemanusiaan dan keamanan pelabuhan menjadi beban ganda.
Keempat, secara ekonomi, kebergantungan pada impor produk olahan membuat Indonesia rentan terhadap guncangan harga global. Volatilitas pasar keuangan dan gangguan rantai pasok akan mempengaruhi stabilitas makro.
Agenda Strategis
Menghadapi jebakan Thucydides ini, Indonesia memerlukan respons multidimensi:
Diplomasi preventif. Manfaatkan posisi anggota tidak tetap DK PBB 2025-2026 dan ketua ASEAN 2025 untuk mendorong dialog regional inklusif. Bukan mediasi Timur Tengah —tugas di luar kapasitas— melainkan pencegahan regionalisasi konflik dan penegakan norma penyelesaian damai sengketa.
Penguatan Maritime Domain Awareness. Investasi dalam satelit penginderaan jauh, sistem AIS nasional, dan integrasi data antar-lembaga (TNI AL, Bakamla, KKP) adalah prasyarat deteksi dini ancaman.
Kapabilitas asimetris defensif. Kembangkan sea denial non-provokatif: rudal pantai-ke-kapal, drone maritim, island defense concept yang mengubah perairan Indonesia menjadi “kantong maritim” mahal untuk diterobos tanpa memicu eskalasi regional.
Diversifikasi kemitraan. Perdalam kerja sama maritim dengan India, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan China dalam format noneksklusif. Fokus pada capacity building —MDA, SAR, penegakan hukum— bukan military power projection.
Ketahanan ekonomi-energi. Akselerasi transisi energi, pengembangan biofuel, dan penguatan cadangan pangan mengurangi leverage eksternal dan memberikan ruang manuver diplomatik.
Melampaui Tragedi
Thucydides menulis untuk mengingatkan bahwa perang hegemonik dapat diprediksi namun sering tidak dapat dihindari bukan karena takdir, melainkan kegagalan imaginasi politik. Jendela untuk de-eskalasi di Timur Tengah semakin menipis.
Bagi Indonesia, tugasnya ganda: mencegah permukaan konflik ke perairan nasional sambil mempertahankan prinsip bebas-aktif. Ini memerlukan kebijakan luar negeri visioner yang mampu melihat di luar siklus berita. Selain itu, Indonesia perlu berinvestasi dalam arsitektur keamanan jangka panjang.
Keamanan maritim Indonesia adalah keamanan Indo-Pasifik; keamanan Indo-Pasifik adalah prasyarat perdamaian global. Dalam menghadapi dinamika Thucydides kontemporer, Indonesia harus menjadi architect of stability, bukan victim of great power competition.
