Selat Hormuz dalam Sulutan Kecamuk Perang Biopolitik Global (2)

Oleh Datuk Samudera Nuswantara, pengamat Geostrategi & Maritim

“Tubuh yang patuh adalah tubuh yang dapat ditundukkan, digunakan, diubah, dan dioptimalkan.” (Michel Foucault)

Foucault dalam karyanya yang lebih awal tentang disiplin menyoroti tubuh manusia, yang dalam masyarakat modern menjadi mesin yang harus ada pendisiplinan. Harus ada sekolah, pelatihan, pengaturan jadwal, dan optimalisasi produktivitas tubuh sebagai mesin. Tapi dalam perang, tubuh mengalami transformasi yang lebih gelap. Ia menjadi objek penghancuran atau pelindungan, pemindahan paksa atau dipaksa tinggal. Juga objek yang hidupnya masuk hitungan sebagai “kerugian” atau “korban” dalam kalkulasi politik.

Lebanon 2026: Gencatan Senjata Sebagai Jeda Perang

Kisah Lebanon dalam konflik ini adalah tragedi dalam kacamata Foucault yang paling jelas. Perang 2024 yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur selatan Lebanon memaksa Hezbollah menandatangani gencatan senjata. Namun, negara ini hanya sempat sekejap menghela napas sebelum kembali terjun ke dalam api peperangan.

Pada 2 Maret 2026, Hezbollah yang telah menahan diri selama dua hari penuh saat AS dan Israel menyerang Iran, akhirnya tidak tahan lagi. Kelompak perlawanan ini memasukkan Lebanon kembali ke dalam perang. Alasannya pahit: tekanan internal yang amat besar sehingga diam lebih berbahaya daripada bertempur.

Dalam dua pekan berikutnya, dunia menyaksikan lebih dari 55 serangan Hezbollah ke posisi Israel hanya dalam dua hari. Ada penggunaan bom rakitan yang merupakan eskalasi taktis pertama kalinya dalam konflik ini. Dunia juga menyaksikan gempuran udara Israel berdalih eufemisme “target infrastruktur” terhadap tempat tinggal warga sipil, jalanan untuk mengungsi, dan fasilitas kesehatan.

Ini adalah biopolitik terbalik dalam bentuknya yang paling kasar. Bukan negara yang membuat hidup dengan menyediakan kesehatan dan keamanan, melainkan negara yang membuat mati menjadi alat politik. Israel menggunakan kemampuan menghancurkan hidup orang lain sebagai cara mengubah perilaku populasi. Israel tidak hanya berusaha mengalahkan Hezbollah. Mereka berusaha menciptakan krisis kemanusiaan parah sebagai tekanan untuk memaksa Lebanon menarik dukungan terhadap Hezbollah. Di sisi lain, serangan balasan Hezbollah itu untuk menunjukkan kepada rakyat Lebanon bahwa mereka masih bisa melindungi. Bahkan, ketika proteksi itu justru membawa lebih banyak kematian.

Gaza sebagai Laboratorium Nekropolitik Abadi

Meskipun fokus dunia beralih ke eskalasi konflik Iran Vs Israel+AS, Gaza tetap menjadi laboratorium paling murni untuk melihat bagaimana nekropolitik beroperasi dalam jangka panjang. Selama 17 blokade telah mengubah Gaza menjadi ruang pengecualian biopolitik. Hukum internasional yang seharusnya melindungi warga sipil tidak berlaku. Dua juta warga dibiarkan hidup dalam kondisi yang secara sistematis mendekati batas-batas kehidupan yang bisa dipertahankan. Listrik putus, air tercemar, makanan langka, dan pengendalian pergerakan yang ketat.

Krisis di Gaza itu sebagai heterotopia, yaitu ruang lain yang mencerminkan sekaligus membalikkan norma-norma masyarakat yang mengelilinginya. Di Gaza, kematian bukan lagi tragedi individual yang mengguncang komunitas, melainkan statistik harian yang dilaporkan bersamaan dengan cuaca. Kelangsungan hidup bukan lagi sebagai jaminan dari negara, melainkan bentuk perlawanan sehari-hari. Perlawanan ibu-ibu yang mencari kayu bakar, dokter yang beroperasi dengan senter ponsel, dan anak-anak yang bersekolah di ruang bawah tanah ketika bom jatuh di atasnya.

Kompleksitas Tubuh Politik Indonesia di Persimpangan

Menggunakan kaca mata Foucault, tampaklah Indonesia bukanlah latihan akademis yang jauh dari realitas. Sebaliknya, ia membantu kita melihat lebih jelas mengapa negara kepulauan terbesar di dunia ini secara unik dalam menghadapi dunia yang berbingkai logika biopolitik dan nekropolitik. Posisi Indonesia strategis tetapi sekaligus rentan di tengah konstelasi global seperti itu.

Indonesia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 270 juta jiwa penduduknya adalah contoh paling besar dari biopolitik alami. Sebuah entitas politik yang eksis terutama karena berbagai kemampuannya. Misalnya, kemampuan mengatur kehidupan massal. Menghubungkan pulau-pulau dengan kapal dan pesawat. Memberi makan populasi yang tersebar. Menyediakan vaksinasi untuk mencegah epidemi di kerumunan. Menciptakan sistem identitas digital dengan NIK elektronik. Dan, membangun jaringan perlindungan sosial, seperti BPJS.

Singkatnya, Indonesia merupakan negara yang secara harfiah hidup atau mati berdasarkan kemampuan mengatur sirkulasi barang, orang, informasi, dan sumber daya antarpulau-pulau.

Posisi kita di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik sebagai di jalur utama perdagangan global, kini terancam akibat Selat Hormuz. Ketika Iran mengancam mengubah Selat Hormuz, mereka secara tidak langsung mengancam denyut nadi ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan rute perdagangan Teluk Persia. Kita bukan netral dalam konflik ini. Kita bagian dari tubuh global yang terancam sakit parah ketika pasokan energi salah satu organ vitalnya terganggu.

Lebih konkret lagi, lebih dari 6,5 juta warga Indonesia bekerja di negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Negara-negara tersebut kini berada dalam jangkauan langsung rudal Iran dan menjadi target serangan masif dalam empat hari pertama konflik. Mereka bukan tentara melainkan asisten rumah tangga, pekerja konstruksi, pabrik, dan sopir. Tubuh-tubuh biopolitik penghasil devisa negara itu kini menjadi sandera dalam perang yang bukan pilihan mereka.

Biopolitik Internal Indonesia

Foucault mengajarkan kita selalu skeptis bertanya. Siapa yang masuk dalam hitungan statistik kemajuan bangsa? Siapa pula yang sengaja terabaikan atau dibuat tak terlihat?

Ketika Indonesia membanggakan pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur jalan tol sebagai penghubung antarwilayah, misalnya. Siapa yang tertinggal di luar hitungan? Warga Papua di pedalaman masih hidup dalam kegelapan tanpa listrik dan tanpa akses kesehatan dasar. Nelayan tradisional yang nenek moyangnya telah mengarungi lautan ribuan tahun kini tersingkirkan oleh tambang pasir laut dan perkebunan kelapa sawit yang didukung negara.

Pengungsi Rohingya yang ditolak di pantai Aceh meski berbagi laut yang sama dengan nelayan Indonesia. Mereka tidak masuk kategori “populasi yang layak dilindungi” oleh biopolitik kita. Ada pula warga terpencil di Kepulauan Maluku atau Nusa Tenggara Timur yang masih kesulitan air bersih padahal mereka adalah kekuatan maritim poros dunia.

Konflik Timur Tengah merupakan cermin yang mengaburkan sekaligus mencerahkan: Ia menunjukkan apa yang terjadi ketika negara gagal mengatur kehidupan secara adil. Ketika sebagian besar populasi merasa hidup mereka tidak dihargai sama dengan yang lain. Ketika ketimpangan antarpulau, antaretnis, dan antarkelas membusuk menjadi luka yang tak terobati. Indonesia harus waspada bahwa bibit konflik kegagalan biopolitik yang memicu resistensi kekerasan ada di internal rumah kita sendiri, bukan hanya di negeri-negeri seberang nun jauh di sana.

Bentuk Perlawanan Kekuasaan yang Terabaikan

Foucault tidak hanya memaparkan analisisnya yang tajam tentang cara kekuasaan modern mengatur tubuh dan populasi. Filsuf Pranci situ juga menemukan celah-celah tempat individu dan kelompok menolak, melawan, serta menciptakan bentuk hidup alternatif.

Foucault menyebut praktik-praktik tersebut sebagai counter-conduct atau tindakan perlawanan, yaitu cara-cara menolak kekuasaan tidak hanya secara frontal, yang seringkali mustahil. Cara menolak lainnya ialah dengan menjalani hidup berbeda, mengorganisasi diri dengan logika berbeda, dan membuat diri mereka kurang mudah diatur.

Media sering fokus pada rudal dan bom, namun di balik asap perang Iran Vs AS-Israel. Padahal, ada bentuk-bentuk resistensi yang lebih halus namun sama-sama penting. Ada warga sipil yang bertahan hidup di tengah bombardir dengan cara yang sama sekali bukan pasif. Merekalah ibu-ibu yang membangun jaringan distribusi makanan di antara reruntuhan. Juga dokter yang terus bekerja di rumah sakit tanpa listrik atau obat memadai dan relawan yang membentuk unit-unit pertolongan di luar struktur negara yang telah hancur.

Ada juga bentuk resistensi epistemologi, yakni  penggunaan media sosial dan intelijen sumber terbuka (OSINT) oleh warga biasa untuk melaporkan kebenaran di lapangan di tengah perang informasi yang intens. Warga menciptakan arsip-alternatif, yang bertentangan dengan narasi resmi, tentang siapa yang tewas dan di mana. Ada tekanan diplomatik dari negara-negara NATO dan Eropa kepada Perdana Menteri Irak untuk menghentikan serangan milisi terhadap kedutaan AS. Hal ini menunjukkan bahkan dalam sistem yang tampak dikendalikan kekuatan besar, ada ruang untuk negosiasi dan pengaruh dari aktor yang lebih kecil.

Indonesia Harus Bagaimana?

Pandangan umum akan menolak memberikan resep sederhana atau program aksi yang universal. Karena, ada keyakinan bahwa perlawanan harus bersifat lokal dan situasional. Namun, kita bisa membayangkan beberapa jalur yang terbuka bagi Indonesia sebagai negara kepulauan besar yang bukan superpower.

Pertama, solidaritas konkret yang melampaui pernyataan diplomatik tentang dukungan untuk Palestina atau mengecam kekerasan. Kirim bantuan kemanusiaan nyata untuk pengungsi Lebanon dan Gaza. Kirim kapal-kapal Rumah Sakit Indonesia dengan stok obat-obatan dan tim medis serta bukalah pelabuhan-pelabuhan kita untuk logistik kemanusiaan.

Ini bukan intervensi militer melainkan praktik biopolitik alternatif yang menunjukkan bahwa negara bisa menggunakan kemampuannya untuk membuat hidup bukan hanya untuk warganya sendiri. Lebih dari itu, juga untuk umat manusia yang lebih luas. Itulah bantuan kemanusiaan nyata sebagaimana yang pernah kita terima dalam bantuan tsunami 2004.

Kedua, diplomasi aktif menggunakan posisi strategis Indonesia. Sebagai negara yang mengklaim diri “poros maritim dunia”, Indonesia memiliki legitimasi untuk menekan agar AS, Israel, Iran, dan negara-negara Teluk menjaga jalur perdagangan tetap terbuka. Ini bukan untuk kepentingan Barat atau Iran, melainkan bagi kelangsungan hidup populasi global yang bergantung pada aliran energi dan pangan. Ini adalah penggunaan biopower untuk tujuan yang berbeda, bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk memfasilitasi sirkulasi kehidupan.

Ketiga, yang paling sulit, refleksi internal yang jujur. Kita perlu melihat ke dalam dan mengajukan serangkaian pertanyaan. Apakah kita menggunakan kekuasaan biologis yang kita miliki? Apakah Indonesia memanfaatkan kemampuan untuk mengatur kesehatan, pendidikan, dan keamanan 270 warganya secara adil. Atau apakah kita menciptakan zona-zona pengecualian di dalam negeri sendiri yang mirip dengan Gaza? Mari kita perbaiki biopolitik kita sendiri. Pastikan tidak ada warga Indonesia yang “terlupakan” di pelosok kepulauan. Setelah itu, kita akan memiliki moral standing untuk berbicara kepada dunia. (HABIS)